TDC-Sebanyak dua tokoh masyarakat Sumut sepakat mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan korupsi dan suap proyek multi senilai Rp2,7 triliun.
Kedua tokoh masyarakat Sumut yang sepakat mendukung KPK mengusut tuntas proyek muliti years jalan dan jembatan Provinsi Sumut senilai Rp2,7 triliun itu ialah Syakhyan Asmara dan Arief Tampubolon.
"Kita berdua sepakat dan mendukung KPK mengusut tuntas pelanggaran hukum jika terjadi pada proyek Rp2,7T Sumut ini. Tapi jika tidak ada pelanggaran hukumnya, tolong jangan diproses KPK yangRp 2,7T itu," ujar Sakhyan Asmara dan Arief Tampubolon kepada di Medan pada hari Senin 19 Juni 2023.
Sakhyan Asmara merupakan Tokoh Intelektual, dan Arief Tampubolon salah satu Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (Marak) yang membongkar dugaan suap dan korupsi proyek Rp2,7 triliun.
Menurut Sakhyan, dirinya mendukung pembangunan jalan dan jembatan untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.
Namun, Sakhyan Asmara juga tidak mau ada pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proyek Rp2,7 triliun.
"Pada dasarnya saya mendukung proyek multi years jalan dan jembatan Sumut ini, tapi saya tidak mau ada pelanggaran hukum yang terjadi dalam pelaksanaan proyek itu. Jadi, kalau ada pelanggaran hukum, tolong diusut tuntas KPK, jika tidak ada pelanggaran hukum, segera hentikan," tegas Sakhyan.
Proyek multi years jalan dan jembatan Provinsi Sumut senilai Rp 2,7 triliun ini diketahui tidak ada dalam APBD Sumut tahun 2022.
Proyek juga tidak ada payung hukum tahun jamak, dan hanya bermodalkan MoU Gubsu Edy Rahmayadi dengan 2 pimpinan DPRD Sumut Baskami Ginting dan Rahmansyah Sibarani.
"Dari hulu ke hilirnya proyek ini sudah bermasalah, dan laporannya pun sudah diterima oleh KPK," ucap Arif Tampubolon.
Jadi, kata Arief, ia mendorong pembuktian dugaan suap dan korupsi proyek Rp 2,7T ini.
"Periksa semua pihak yang terlibat dalam dugaan suap dan korupsi proyek multi years jalan dan jembatan Sumut ini, ada 17 nama yang sudah dilaporkan ke KPK," tegasnya.
Karena itu, Arief memastikan dirinya masih terus konsen mengawal dugaan korupsi dan suap proyek Rp2,7 triliun, hingga terbongkar oleh KPK nantinya.
"Bukti bukti mengarah dugaan korupsi dan suap proyek Rp 2,7T itu sudah ada terlihat, yaitu progres kerja KSO Waskita SMJ Utama 33 persen hanya terealisasi 23 persen pada akhir 2022, seperti yang disampaikan Gubsu Edy Rahmayadi di banyak media. Subkon gagal bayar pun sudah mengadu ke Kadin Sumut, dan putus kontrak yang terjadi hingga menyebabkan pencopotan Bambang Pardede dari jabatan Kepala Dinas PUPR Sumut," kata Arief.
Oleh sebab itu, Sakhyan dan Arief pun berkeyakinan pembangunan jalan dan jembatan di Sumut, bisa terlaksana dengan baik untuk kesejahteraan perekonomian masyarakat Sumut.
"Kita sepakat berdua," pungkas Syahkyan dan Arief. (ril)***
