TDC-Pemuda Muslim Indonesia (PMI) Sumatera Utara menolak politik identitas dan penggunaan tempat ibadah sebagai sarana kampanye.
Hal itu merupakan tema dalam Ngobrol Politik (Ngopi) jelang pemilu 2024.
Ngopi dilaksanakan di Sobat Coffe, Jalan Sriwijaya No.2 dihadiri 20 orang lebih peserta yang.
Hadir sebagai pembicara Ketua PW Pemuda Muslimin Indonesia (PMI) Sumut Jonson Sihaloho, dan Suasana Nikmat Ginting.
Diskusi berlangsung dengan metode tanya jawab antara peserta dan pembicara dengan moderator Alif Sabhana yang merupakan Humas PMI Sumut.
Menurut Jonson Sihaloho, umat Islam khususnya, harus bisa memahami pentingnya politik dalam berbangsa dan bernegara.
Sebab, tanpa ikut serta dalam politik maka dipastikan orang lain yang akan mengambil kekuasaan.
"Untuk itu kita harus mengatakan politik yes, Primordialisme buta no," ujarnya.
Masyarakat, menurut politisi Partai Persatuan Pembangunnan (PPP) Sumut ini harus bisa mendapatkan informasi jelas terhadap pilihannya termasuk apa program yang ditawarkan kepada masyarakat.
Jangan sekedar terjebak dengan simbol, rasa kesukuan ataupun kelompok yang mengakibatkan setelah terpilih nantinya sang calon akan melupakan selama 5 tahun ke depan.
Hal senada juga disampaikan pemateri Suasana Nikmat Ginting bahwa jangan membiarkan ada oknum-oknum yang mengatasnamakan agama atau kesukuan hanya menunggangi masyarakat untuk kepentingan nafsunya merebut kekuasaan.
Setelah dipilih maka dia tidak perduli dengan masyarakat yang mendukungnya.
"Perlu bekerja sama dengan organisasi kepemudaan, seperti, Pemuda Muslimin Indonesia yang melakukan diskusi dalam kerangka menyosialisasikan pemilu dan mencerdaskan masyarakat pemilih," ujar Ginting.
Baginya, semua pihak harus bisa bertanggungjawab agar pemilu bisa melahirkan pemimpin yang mampu membawa perubahan lebih baik.
Sedangkan pemateri lainnya, Ansari Yamamah melihat primordialisme sesungguhnya memiliki sisi positif dalam berbangsa dan bernegara.
Dan itu merupakan bagian yang inheren dalam diri manusia.
Tetapi, diakuinya, kalau primordialisme politik digunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab maka, bisa menjadi kerawanan dalam pemilu.
Bahkan bisa melahirkan konflik antar suku ataupun antar agama.
"Ini yang harus diantisipasi oleh semua pihak, jangan sampai merusak keragaman dan kedamaian yang sudah tercipta di NKRI ini," tegasnya.***
