TDC-PT PLN (Persero) diduga tak menggubris kebijakan Presiden Prabowo yang meminta seluruh perangkat pemerintah berhemat alias melakukan efisiensi anggaran.
Buktinya, di bawah kendali Darmawan Prasodjo, perusahaan BUMN itu terus menerus menggelontorkan uang negara yang terindikasi tidak tepat sasaran.
Menyusul viralnya pembangunan sejumlah ruang dan kamar rahasia Direktur Utama Darmawan Prasodjo di kantor PLN Pusat, Jalan Trunojoyo dan rumah dinas yang ditaksir menelan biaya hingga puluhan miliar rupiah, kini muncul saja isu PLN kembali menghambur-hamburkan dengan jumlah tak sedikit.
Hal yang kini menjadi gunjingan di lingkungan insan PLN adalah tim voli Jakarta Elektrik (JE) PLN yang gagal menorehkan prestasi dalam ajang Proliga 2025.
Dari 7 tim BUMN yang berlaga, PLN hanya mampu meraih juara empat alias tidak masuk dalam tiga besar.
Jelas capaian tersebut menurun dibandingkan tahun lalu yang masih mampu meraih runner-up.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira, menyesalkan sikap Presiden Prabowo dan Menteri BUMN Erick Thohir yang terus mempertahankan posisi Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PLN.
"Kan sejak awal secara tegas kami mengatakan copot Darmawan Prasodjo. Untuk apa menempatkan orang yang tidak bisa kerja dan hanya bisa menghamburkan uang negara di saat pemerintah menerapkan efisiensi anggaran, di saat banyak rakyat kelaparan, banyak rakyat miskin dan banyak pengangguran. Toh masih banyak orang pintar di Negeri ini yang paham tentang urat nadi PLN yang bisa didudukkan sebagai Dirut," ungkap Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Yudhistira, Sabtu 17 Mei 2025.
Sebenarnya, kata Yudhis, dengan uang sebanyak itu, jika dikalkulasi tentu bisa digunakan untuk membangun jaringan kelistrikan di 5 desa yang hingga kini banyak yang belum merasakan listrik.
"Bahkan dari hitung-hitungan, untuk membangun jaringan kelistrikan di 5 desa aja hanya menelan biasa tidak sampai 40 miliar. Ini untuk voli yang tidak ada korelasi dengan kerja-kerja PLN, bisa menelan biaya lebih besar dan mirisnya tidak juara pula," ujarnya.
Dengan fakta baru ini, kata Yudhis, tidak ada lagi alasan Presiden Prabowo dan Menteri BUMN tidak mencopot Darmawan Prasodjo.
"Di samping itu, BPK RI harus turun tangan mengaudit anggaran itu dan desak aparat penegak hukum untuk memeriksa dan tangkap Ketua Umum Jakarta Elektrik PLN, Arsyadhany Ghana Akmalaputri yang juga menjabat sebagai EVP Umum PLN. Dia harus bertanggungjawab atas penggunaan biaya yang besar untuk tim yang tidak juara itu. Karena sumber anggaran JE PLN berasal dari PLN yang notabenenya adalah uang negara," tegasnya.
"Di samping itu, posisi Arsya juga harus dievaluasi. Laporan keuangan JE PLN harus dievaluasi dan dibuat secara transparan. Penggunaan uang sebesar itu jangan sampai menciderai hati masyarakat banyak," pungkasnya.(TDC/red)***
