TDC-Tekanan agar Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, dicopot dari jabatannya terus menguat.
Isu yang semula bersumber dari performa keuangan perusahaan yang melemah, kini menjalar ke dugaan korupsi, nepotisme berkedok profesionalisme, dan hedonisme sang direksi.
Namun alih-alih mundur teratur, Darmawan memilih melawan—dengan gergaji.
Langkah itu ia tunjukkan dengan menggulirkan operasi 'bedol desa' di tubuh manajemen atas PLN.
Sejumlah pejabat kunci di level General Manager (GM) hingga Executive Vice President (EVP) terlempar dari jabatannya.
Nama-nama yang digeser bukan sembarang orang—sebagian dikenal sebagai profesional senior yang masih aktif atau memiliki rekam jejak bersih.
"Pak Dirut sedang bersih-bersih. Tapi bukan memperbaiki sistem, melainkan menyingkirkan orang-orang yang dianggap ‘cepu’ atau loyal kepada mantan direksi,” ujar seorang sumber internal PLN yang meminta namanya dirahasiakan, Minggu (3/8/2025).
Di kalangan internal, langkah Darmawan ini dikenal sebagai strategi ‘mengamankan kepala’ sembari membiarkan tubuh perusahaan terus pincang. Beberapa pejabat yang disebut-sebut tergeser atau digeser antara lain:
Hery Wiyoto (EVP MPT), Nurhardiyanto (GM UIP MPA), Basuki (GM UIP KLT), Susilo (GM UIP KLB).
Kemudian, Dewanto (GM UIP SBU), Fathol (GM UIP JBTB), Yasir (GM UIP JBB), Defiar Anis (EVP MKS, akan pensiun 2025).
Selanjutnya, Dis (EVP HSSE), Abdul Salam N (EVP TKS), Sugeng Widodo (dari GM Jateng-DIY ke GM Jabar), Bram (menjadi GM Jateng-DIY).
Terakhir, Supar (EVP HTD), Galih C (EVP HSC), Sari (EVP HST) dan Adhi A (EVP Muda Mudi).
Langkah reshuffle ini dinilai sebagai respons Darmawan atas tekanan politik dan sorotan publik terhadap kinerja PLN yang menurun tajam.
Salah satunya disuarakan Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, yang menilai kinerja PLN sudah berada di titik nadir, meski perusahaan itu memegang monopoli pasar kelistrikan nasional.
“Bayangkan, perusahaan monopoli bisa rugi, utang bertambah Rp156 miliar per hari, dan layanan tetap buruk. Ini bukan sekadar inefisiensi—ini kegagalan manajerial,” ujar Mufti, Kamis 31 JUli 2025.
Ia mendesak Presiden Prabowo dan Menteri BUMN melalui Danantara holding baru yang menaungi PLN untuk segera mengganti pucuk pimpinan PLN.
Utang Membengkak, Laba Menyusut
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti pertumbuhan utang PLN yang semakin tak terkendali.
Total utang PLN pada 2024 mencapai Rp711,2 triliun, naik Rp56,2 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
“PLN menumpuk utang Rp4,7 triliun per bulan, atau sekitar Rp156 miliar per hari,” kata Uchok, Selasa 29 Juli 2025.
Tak hanya utang, laba PLN juga tergerus. Dari Rp22 triliun pada 2023, laba bersih anjlok menjadi Rp17,7 triliun tahun 2024.
“Penurunan yang mencolok. Ini menunjukkan ketidakefisienan yang sistemik,” lanjut Uchok.
Kontras dengan beban keuangan itu, publik tetap menanggung beban listrik mahal dan sistem denda yang represif.
Bagi pelanggan listrik prabayar, alarm nyaring jika token hampir habis dianggap sebagai bentuk pemaluan terselubung yang sistematis.
Aroma Nepotisme dan Penghargaan ‘Bayaran’
Sementara itu, Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira, menuding Darmawan menggunakan posisinya untuk membangun dinasti kekuasaan di PLN.
Ia menyebut praktik kolusi dengan vendor, rekayasa penghargaan, dan pelesiran ke luar negeri sebagai bentuk hedonisme yang menyesakkan.
“Framing media membuat seolah PLN era Darmo sukses. Tapi di dalamnya busuk. Seperti ikan, busuk itu dari kepalanya. Tapi mengapa justru badannya yang diutak-atik?” ujarnya, Senin, 4 Agustus 2025.
Yudhis yang juga Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO), menyebut ada tiga kasus dugaan korupsi di era Darmawan yang kini dalam penyelidikan intensif oleh Kortas Tipikor Mabes Polri.
Presiden Diduga Akan Turun Tangan
Desakan agar Presiden Prabowo turun tangan kian menguat. Apalagi, PLN mendapat suntikan dana segar melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), juga subsidi dari APBN yang nilainya ratusan triliun. Namun, hasilnya dianggap jauh dari harapan.
“Kami minta Presiden bertindak cepat. PLN tidak bisa diserahkan kepada orang yang mengejar pencitraan dan memperkaya kroninya. Ini perusahaan strategis. Harus dipimpin orang yang bersih dan berintegritas,” tegas Yudhis.
Sampai berita ini diturunkan, pihak PLN belum memberikan pernyataan resmi terkait reshuffle manajemen dan berbagai tudingan yang diarahkan kepada Dirut Darmawan Prasodjo.
Satu hal yang jelas, guncangan di tubuh PLN belum berhenti. Dan semua mata kini tertuju ke Istana.(TDC/ril)***
