TDC-Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi harus bertindak seperti Walikota Medan, Bobby Nasution dalam menghadapi proyek bermasalah.
Tindakan dimaksud ialah perihal kebijakan Walikota Medan Bobby Nasution yang menghentikan proyek Lampu Pocong.
Karenanya, ada baiknya dicontoh oleh Gubsu, Edy Rahmayadi untuk kondisi proyek Rp2,7 triliun yang bermasalah.
Penegasan itu disampaikan oleh Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (Marak), Arief Tampubolon kepada wartawan di Medan, Jumat 12 Mei 2023.
"Kebijakan yang dibuat Walikota Medan Bobby Nasution itu memang menuai pro kontra di publik," ujar Arief Tampubolon.
Tetapi pada hakikatnya, lanjut dijelaskannya, ada baiknya, Gubsu meniru Bobby yang sepertinya hanya ingin menyelamatkan kerugian keuangan lebih besar lagi.
"Dari sisi keuangan, saya rasa itu bisa diterima. Tetapi harus diingat juga, Bobby bertanggungjawab penuh dengan kondisi keuangan saat ini dan kelanjutannya. Tak ada kebijakan yang tak beresiko. Saya rasa penghentian proyek lampu pocong itu sudah tepat," jelasnya.
Menurut Arief, dari peristiwa proyek lampu pocong senilai Rp25 miliar yang dihentikan tersebut, bisa menjadi contoh bagi Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk menyikapi proyek multi years rancang bangun jalan dan jembatan senilai Rp 2,7 triliun yang bermasalah.
Jika Gubsu melakukam hal yang sama seperti yang dilakukan Walikota Medan, kata Arief, akan berdampak bisa terselematkan kerugian keuangan provinsi yang lebih besar lagi.
"Tinggal niat saja, mau atau tidak Gubsu melakukannya. Kalau tak mau, ya kita lihat saja kelanjutan dari proyek multi years ini," tegas kader Partai Demokrat ini.
Kemudian, kata Arief, postur APBD Sumut tahun 2023 diprediksi tidak akan jauh berbeda dengan kondisi tahun 2022.
Akan tetapi, kebutuhan anggaran tahun 2023 ini dipastikan meningkat dari tahun sebelumnya.
Karena 2023 ini tahun politik sudah menunggu di depan untuk pengalokasian anggaran, seperti KPU dan Bawaslu Provinsi.
"Mudah mudahan saja kondisi APBD Sumut di tahun 2023 ini bisa lebih baik lagi, sehingga sektor lain KPU dan Bawaslu bisa terselamatkan keuangannya jelang tahun politik 2024," pungkasnya.***
